Pemerintah memang berencana untuk menaikkan harga BBM subsidi Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Namun kebijakan ini belum mendapat dukungan dari DPR, termasuk ditentang oleh kalangan mahasiwa di beberapa daerah. Presiden SBY menyatakan kebijakan tersebut tidak asal-asalan.
"Jika kebijakan populer yang diambil, yaitu tidak menaikkan harga BBM, maka keadaan perekonomian Indonesia akan mandek dan begitu-begitu saja. Kalau kebijakan populer, saya akan merasa bersalah dan berdosa karena tahu ekonomi kita tidak sehat, ekonomi kita akan jatuh," kata SBY dalam keterangan persnya di Hotel Renaissance, Seoul, Korsel, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (29/3/2012).
Pemerintah meyakini keseluruhan ekonomi Indonesia akan terganggu kalau kenaikan harga BBM tidak ditempuh. Pemerintah telah memperhitungkan bagaimana memproteksi rakyat yang terdampak akan kebijakan ini. UU APBN-P 2011, pemerintah diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian harga BBM alias menaikkan harga.
Hak berunjuk rasa dijamin dan dilindungi undang-undang sepanjang sesuai dengan aturan hukum dan tidak mengganggu yang lain. SBY mengimbau demonstran tidak melakukan aksi anarkis dan merusak apapun yang sudah susah payah dibangun bersama. "Marilah kita bangun politik yang cerdas dan rasional. Jangan merusak, jangan membongkar yang sudah kita bangun bersama-sama di negeri ini. Mari kita menjaga stabilitas pembangunan termasuk perekonomian kita agar ke depan semakin membaik," kata SBY.
"Jika kebijakan populer yang diambil, yaitu tidak menaikkan harga BBM, maka keadaan perekonomian Indonesia akan mandek dan begitu-begitu saja. Kalau kebijakan populer, saya akan merasa bersalah dan berdosa karena tahu ekonomi kita tidak sehat, ekonomi kita akan jatuh," kata SBY dalam keterangan persnya di Hotel Renaissance, Seoul, Korsel, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (29/3/2012).
Pemerintah meyakini keseluruhan ekonomi Indonesia akan terganggu kalau kenaikan harga BBM tidak ditempuh. Pemerintah telah memperhitungkan bagaimana memproteksi rakyat yang terdampak akan kebijakan ini. UU APBN-P 2011, pemerintah diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian harga BBM alias menaikkan harga.
Hak berunjuk rasa dijamin dan dilindungi undang-undang sepanjang sesuai dengan aturan hukum dan tidak mengganggu yang lain. SBY mengimbau demonstran tidak melakukan aksi anarkis dan merusak apapun yang sudah susah payah dibangun bersama. "Marilah kita bangun politik yang cerdas dan rasional. Jangan merusak, jangan membongkar yang sudah kita bangun bersama-sama di negeri ini. Mari kita menjaga stabilitas pembangunan termasuk perekonomian kita agar ke depan semakin membaik," kata SBY.
No comments:
Post a Comment